Info Pemilu

CATATAN DPD MENYAMBUT TAHUN 2009

2009-01-02T23:12:00.003+07:00

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memberikan “Catatan DPD Menyambut Tahun 2009” yang disampaikan Ketua DPD Ginandjar Kartasasmita didampingi Wakil Ketua DPD Irman Gusman di Jl Widya Chandra V No 26, Jakarta, Minggu (28/12). Acara silaturahim dengan jajaran pers tersebut sekaligus ajang urun rembug dan curah pendapat.

Materi “Catatan DPD Menyambut Tahun 2009” terbagi tiga, yaitu kemajuan kerja DPD, persoalan bangsa dan negara yang menjadi ruang lingkup DPD, serta perkembangan politik, pemerintahan, dan perekonomian yang memerlukan penyelesaian segera.

Menyangkut kemajuan kerja DPD, Ginandjar menegaskan, hingga akhir tahun 2008 DPD menghasilkan 162 keputusan yang terdiri dari 12 usul rancangan undang-undang (RUU); 87 pandangan dan pendapat atas RUU yang berasal dari Presiden maupun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); 39 hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang (UU), serta 24 pertimbangan atas anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Dari 12 usul RUU yang diinisiatifi DPD, 10 di antaranya diserahkan kepada DPR tetapi ditindaklanjuti hanya satu saja yaitu RUU tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan DI Yogyakarta. “Beberapa usul RUU yang menurut hemat kami sangat penting justru belum ditanggapi DPR,” ujarnya. Misalnya, RUU lembaga keuangan mikro, agraria, dan kehutanan.

Akibatnya, kemajuan kerja DPD tidak menampakkan hasil sesuai amanat UUD 1945 karena tanpa tanggapan memadai dari DPR maupun Pemerintah. DPD juga menyampaikan pandangan dan pendapat, hasil pengawasan, serta pertimbangannya kepada DPR dan Pemerintah. “Menurut hasil evaluasi DPD, ada respons yang cukup positif dari Pemerintah.”

Amandemen komprehensif

Ketua DPD menyinggung usul amandemen UUD 1945 yang konsisten dengan penataan kelembagaan negara dan sistem pemerintahan. Menurutnya, DPD terus bergelut dengan substansi amandemen komprehensif sebagaimana harapan fraksi-fraksi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Yang sangat dipentingkan DPD adalah kejujuran menyikapi perkembangan sekarang yang belum sepenuhnya didukung aturan konstitusi. Jadi, diperlukan penyempurnaan UUD 1945.

Uji materi UU Pemilu

Sesuai pula dengan agenda Pemilihan Umum Tahun 2009, tanggal 10 April 2008 DPD mengajukan uji materi UU 10/2008 tentang Undang-Undang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau UU Pemilu terhadap UUD 1945. Uji materinya menyangkut dengan ketiadaan persyaratan domisili dan calon anggota DPD adalah pengurus atau anggota partai politik.

Amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tanggal 1 Juli 2008 telah diketahui khalayak. Namun, Ginandjar menyatakan, proses uji materi DPD memperoleh dukungan dari daerah dan kelompok masyarakat, termasuk analisis atau pakar dan praktisi sampai keterangan saksi dan ahli di sidang pleno MK.

DPD menyimpulkan, rumusan UU Pemilu yang disepakati DPR dan Pemerintah saat Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen Jakarta, Senin, (3/2), mengindikasikan adanya konspirasi dan kooptasi elit untuk kepentingan kelompok, khususnya partai politik.

RUU Susduk

Konsisten dengan penataan kelembagaan negara dan sistem pemerintahan itu pula, DPD memperhatikan secara khusus pembahasan Rancangan Undang-Undang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau RUU Susduk DPD yang masih berlanjut hingga ke tahun 2009. Selama pembahasan antara pimpinan DPR bersama pimpinan Panitia Khusus (Pansus) RUU Susduk DPR, dicapai kesepahaman orientasi dan arah kelembagaan negara khususnya DPD sebagai lembaga perwakilan di samping DPR.

Namun, menurut Ginandjar, DPD dan DPR tetap dalam koridor lingkup kekuasaan masing-masing sebagaimana ketentuan UUD 1945. Yang lebih dipentingkan DPD ialah praktik dan implementasi fungsi, tugas, dan wewenangnya (DPR maupun DPD) yang semata-mata untuk kepentingan rakyat dan daerah.

“Orientasi bersama yang diinginkan bersama DPR dan DPD ialah penguatan sistem perwakilan atau sistem parlemen Indonesia yang optimal,” ujarnya. Sehingga, harus ikut dipikirkan penyempurnaan sistem pendukungnya yaitu kesekretariatjenderalan parlemen.

Baik anggota maupun Sekretariat Jenderal DPD, sambungnya, telah mempersiapkan diri apabila efisiensi dan efektifitas fungsi, tugas, dan wewenangnya sesuai dengan UUD 1945. DPD dan DPR akan terus menerus mendiskusikannya melalui Pansus RUU Susduk DPR dan Tim RUU Susduk DPD. Mengantisipasinya, penghujung tahun 2008 DPD mempersiapkan instrumen sistem pendukungnya, yaitu pembentukan law center, budget office, dan natural resources center.

Otonomi daerah

Menyangkut persoalan bangsa dan negara yang menjadi ruang lingkup DPD, Ketua DPD mengingatkan, gerakan reformasi tahun 1998 menyepakati otonomi daerah sebagai konsensus yang menghasilkan kebijakan desentralisasi melalui UU 22/1999 dan UU 32/2004. Yang menonjol dari kebijakan tersebut adalah pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah secara langsung atau pilkada.

DPD memiliki banyak catatan kritis tentang penyelenggaraan pilkada. Yang dirasakan ialah berbagai ekses pilkada berindikasi seolah-olah implementasi otonomi daerah dalam tahap transisi dan perwujudan kesejahteraan rakyat belum mencapai ujungnya. Untuk itulah, DPD terus menerus mengikuti perkembangannya di lapangan dan mengidentifikasi masalahnya untuk menyempurnakan UU otonomi daerah.

Yang lain ialah masih lemahnya sistem evaluasi dan monitoring Pemerintah atas lay-out implementasi otonomi daerah, cluster kemajuan, dan perspektif kecepatan daerah otonom untuk mencapai otonomi daerah sesuai dengan tujuannya. “Beberapa daerah mengalami kemajuan yang baik dalam peningkatan daya saing, investasi. Beberapa daerah memiliki motivasi yang kuat untuk mengembangkan kemampuan daya saingnya. Tetapi, beberapa daerah mengalami kesulitan karena berbagai hambatan,” katanya.

Untuk itulah, DPD terus menerus mendorong daerah-daerah dalam bentuk fasilitasi atau dukungan investasi dan perekonomian daerah.

Hubungan pusat dan daerah

Mengenai format hubungan pusat dan daerah, Ginandjar menyatakan, tidak menggembirakan yang diindikasikan dengan perbedaan prioritas program antarstrata pemerintahan (pusat dan daerah), penegasan kewenangan, dana transfer, perizinan, kehutanan, dan pertambangan. Praktik kepemimpinan daerah juga membuktikan betapa Gubernur kesulitan mendapat gambaran utuh tentang apa yang sedang dan telah terjadi di wilayah kabupaten/kota.

Contohnya perbedaan prioritas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dan bantuan langsung tunai (BLT) yang jelas-jelas menunjukkan distorsi format hubungan pusat dan daerah. Kelemahan supervisi dari pemerintahan atas kepada pemerintahan bawah serta trust building-nya merupakan masalah paling mendasar.

Pendidikan

Selanjutnya, Ketua DPD menyoroti tenaga honorer pendidikan, pengalokasian 20% dana pendidikan dalam Anggaran Pendidikan dan Belanja Negara (APBN), kesejahteraan guru, Ujian Akhir Nasional (UAN), dan sekolah-sekolah yang memprihatinkan. Secara khusus, DPD terus menerus mendorong Pemerintah agar memperhatikan keseimbangan dan kesetaraan perlakuan antara guru pendidikan agama dan guru pendidikan umum serta antara guru swasta dan guru negeri. “Harus ada perlakuan yang lebih adil,” tukasnya.

Waspadai berbagai kontradiksi isu

Ginanjar juga mengingatkan agar mewaspadai indikasi kontradiksi yang berpotensi rawan menjelang Pemilu 2009. Beberapa indikasi kontradiksinya sebagai berikut:

Kontradiksi antara UU Pemilu sebagai dasar hukum penyelenggaraan demokrasi (soal calon DPD, calon independen, dengan penetapan calon terpilih.
Kontradiksi antara kebijakan energi menyangkut pengelolaan, transparansi, konversi, dengan harganya.
Kontradiksi antara UU Pornografi, aliran Ahmadiyah, dengan ajaran Lia Aminuddin atau Lia Eden.
Kontadiksi antara hasil pilkada, fatwa Mahkamah Agung, dengan penetapan Pemerintah.
Kontradiksi antara penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) dengan kebijakan mengatasi krisisnya.
Kontradiksi antara sistem parlemen bikameral dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Kontradiksi penting dan tidak pentingnya perubahan kembali UUD 1945.
Kontradiksi menyangkut anggaran dan belanja, karena di satu sisi terjadi defisit dari 1% menjadi 2% APBN dan di sisi lain daya serapnya yang sangat rendah (hanya 6-65 %).
Kontradiksi antara kurangnya dana transfer dari pusat ke daerah yang membutuhkan dana pembangunan dengan dana alokasi disimpan dalam Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Menurut Ginandjar, indikasi kontradiksi tersebut harus diwaspadai karena bisa berkembang menjadi distrust. “Berkembangnya distrust secara luas akan mengandung potensi gejala gejolak sosial yang meluas dan simultan. Betul-betul akan sangat rawan. Kita semua harus mewaspadainya.”

Bagi DPD, tahun 2009 merupakan tahun waspada. Untuk itulah, DPD mengajak semua pihak mewaspadai gejala-gejala itu dengan mengembangkan format penyelesaian secara institusional, apakah menyangkut masalah global finansial maupun penyelenggaraan Pemilu 2009 dan percepatan implementasi otonomi daerah.

sumber: Press Realese DPD.

Putusan MK ‘ Suara Terbanyak ‘ Kurangi Konflik Internal Partai

2008-12-29T06:32:00.002+07:00

Sejumlah calon legislatif yang tidak menempati nomor urut satu di daerah pemilihan untuk Pemilu 2009 menyatakan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang suara terbanyak cukup adil dan dapat mengurangi konflik internal di partai.

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai calon legislatif (caleg) pada Pemilu 2009 ditentukan melalui sistem suara terbanyak, bukan berdasarkan nomor urut seperti berlaku selama ini, akan membuka peluang calon legislatif (caleg) “nomor sepatu” (nomor di bawah) bisa duduk di legislatif.

Sebagaimana diketahui, Mahkamah Konstitusi, Selasa (23/12), mengabulkan sebagian permohonan pemohon terkait uji materi UU No.10 Tahun 2008 tentang Pemilu, sehingga penetapan caleg untuk pemilu 2009 akan ditentukan dengan sistem suara terbanyak. “Menimbang bahwa dalil pemohon beralasan sepanjang mengenai pasal 214 huruf a, b, c, d, e UU No. 10 Tahun 2008 maka permohonan pemohon dikabulkan,” ujar Ketua Majelis Hakim Mahfud MD ketika membacakan putusan di Gedung MK.

Menurut Mahfud, pelaksanaan putusan MK tidak akan menimbulkan hambatan yang pelik karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menyatakan siap melaksanakan putusan MK jika memang harus menetapkan anggota legislatif berdasarkan suara terbanyak. Sementara Anggota KPU Andi Nurpati menyatakan siap menerima dan melaksanakan putusan MK. Andi menegaskan, tidak perlu dilakukan revisi atau pun pengeluaran perpu. Dalam hal ini akan dibuat peraturan KPU. "Ini tidak akan mengganggu tahapan pemilu," ungkapnya.

Ditempat terpisah, Ketua DPR Agung Laksono meminta semua pihak mematuhi putusan MK itu. "Kalau itu memang keputusan MK, harus dipenuhi dan dilaksanakan," kata Agung, yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Agung mengatakan, Golkar sudah menggunakan metode penetapan caleg dengan suara terbanyak. Diharapkan partai yang tidak setuju dengan metode tersebut menghargai putusan MK itu.

Menanggapi putusan MK tersebut, Ketua Umum PAN Soetrisno Bachir menyebutnya sebagai kemenangan rakyat. Menurut dia, PAN selama ini memang memperjuangkan suara terbanyak. Kini atas hasil ini, partainya juga menggelar syukuran. "Dengan suara terbanyak itulah peranan partai harus berbagi dengan caleg yang dipilih rakyat langsung. Ini demokrasi yang benar-benar adil," ujarnya.

Respons juga datang dari PKS. "Kita siap dan tidak masalah," kata Presiden PKS Tifatul Sembiring. Menurut Tifatul, sebenarnya yang mengusulkan suara terbanyak itu PKS dan PAN, tetapi kemudian justru ditolak partai-partai besar. "Yang bos-bosnya sering ongkang-ongkang kaki yang masalah. Kalau kita siap turun ke bawah," ujarnya.

Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali menyatakan, pihaknya siap melaksanakan putusan MK yang mengabulkan permohonan uji materi UU Pemilu sehingga penetapan calon terpilih nantinya berdasarkan suara terbanyak. “Tentu kita akan taati dan laksanakan putusan MK itu, meskipun sebenarnya waktunya tidak tepat karena tahapan penyusunan calon anggota legislatif (caleg) sudah selesai,” ujar dia lagi.

Iklim Politik Nasional

Mantan Ketua MPR Amien Rais menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan caleg terpilih didasarkan pada perolehan suara terbanyak akan berdampak pada penyehatan iklim politik nasional karena telah mencerminkan azas keadilan dan demokrasi. Kepada pers disela-sela peluncuran Buku Putih Pilkada Malut di Jakarta, Rabu, Amien mengatakan bahwa putusan MK tersebut merupakan langkah yang sangat bagus bagi pembenahan sistem politik nasional saat ini.

“Putusan itu sudah benar karena dasar suara terbanyak itu sesuai dengan semangat berdemokrasi dan juga mencerminkan keadilan,” katanya. Dikemukakannya bahwa sejak awal dirinya menilai ketentuan penentuan caleg terpilih berdasarkan nomor urut, sebagaimana yang tercantum dalam UU No 10/2008 tentang Pemilu itu, pada dasarnya merupakan penipuan terhadap rakyat. “Bagaimana mungkin caleg yang seharusnya terpilih berdasarkan suara terbanyak bisa dikalahkan hanya karena tidak berada di nomor urut satu,” ujar tokoh reformasi itu.

Karenanya, menurut Amien Rais, Ketua MK Mahfud MD layak mendapat penghargaan khusus atas putusannya mengadopsi aspirasi masyarakat yang menghendaki iklim berdemokrasi yang sehat. Sebelumnya MK mengabulkan gugatan uji materiil atas Pasal 124 huruf a, b, c, d dan e UU No 10/2008 tentang Pemilu. Dengan demikian, penetapan caleg terpilih pada Pemilu 2009 tidak lagi memakai sistem nomor urut dan digantikan dengan sistem perolehan suara terbanyak.

Amien mengatakan bahwa putusan MK itu sekaligus pula menjadi pelajaran berharga bagi DPR agar tidak terus menerus membuat peraturan perundang-undangan yang konyol dan menafikkan kehendak demokrasi dan masyarakat. Mengenai teknis pengaturan caleg terpilih selanjutnya yang didasarkan pada putusan MK itu, Amien Rais berpendapat bahwa hal itu cukup diatur melalui keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) saja.

“Jadi ketentuan UU yang menetapkan caleg terpilih berdasarkan nomor urut bisa diabaikan tanpa harus membongkar UU tentang Pemilu itu. Cukup KPU saja mengeluarkan SK tentang hal ini dan selesai,” ujarnya.

Putusan MK Suara Terbanyak Amburadul

Sementara itu, mantan Wakil Ketua KPU Ramlan Surbakti punya pandangan lain. sebagaimana dikutip dari INILAH.COM, Keputusan MK yang menyatakan penetapan caleg terpilih berdasarkan suara terbanyak dinilai sebagai keputusan yang amburadul. Sebab, merusak sistem atau tahapan pemilu yang sudah dibentuk sebelumnya.

“Keputusan MK tentang suara terbanyak mengacaukan sistem pemilu yang diterapkan. Sehingga sistem pemilunya menjadi aburadul,” kata mantan Wakil Ketua KPU Ramlan Surbakti saat dihubungi INILAH.COM, di Jakarta, Rabu (24/12).

Kekacauan itu, menurut dia, karena dalam sistem pemilu mengandung empat tahapan. Yakni, besaran daerah pemilihan, pola pencalonan tertutup atau terbuka, sistem zigzag caleg perempuan, model pemberian suara kepada parpol atau caleg dan berdasarkan suara terbanyak.

Empat tahapan itu, kata Ramlan, merupakan satu kesatuan dalam tahapan pemilu. “Putusan MK hanya mengambil ekornya saja. Sehingga membuat pemilu tidak lagi sistemik. Antara kepala dan kaki tidak cocok,” papar guru besar FISIP Universitas Airlangga itu.

Meski pasal 214 UU No 10/2008 tentang Pemilu itu multitafsir atau campur aduk, lanjut Ramlan, bukan berarti MK harus menganulir semua ayat dalam pasal tersebut. Sebab yang perlu diluruskan dalam pasal 214 adalah ayat b. Bukan semua ayat seperti dalam putusan MK yakni ayat a, c, d, dan e. “Jadi bukan berarti yang tertutup itu (berdasarkan nomor urut) tidak demokratis. Karena di negara-negara demokratis juga menerapkan nomor urut,” pungkasnya.

Peringatan bagi DPR

Keputusan MK tentang caleg berdasarkan suara terbanyak dinilai sebagai peringatan untuk DPR. "Ini semacam godam buat DPR yang bikin UU seperti ini. Ini peringatan kesekian kali dan ini yang terbesar. Kalau bikin UU jangan ada manipulasi," kata Direktur Eksekutif Center for Electoral Reform (Cetro) Hadar Gumay.

Kejanggalan memang sudah dilihat sejak awal. DPR mengaku memakai sistem proporsional terbuka, tetapi mereka justru membuat pasal 214 tentang caleg terpilih berdasarkan nomor urut bila tidak memenuhui quota suara, juga pasal 218 tentang pengunduran diri.

"Ini kan aturan UU yang manipulatif, sangat kental kepentingan jangka pendek. Dan putusan ini peringatan buat mereka bila MK bisa mengoreksi," ujarnya. Dia menengarai, keputusan sebelumnya yang berdasarkan nomor urut, sarat manipulasi permainan partai politik dan dengan nomor urut itu dikhawatirkan ada yang mengakali dengan permainan uang.

"Ini kesalahan partai, yang dari awal mau mengakali. Mereka akan menerima resiko, akan goyah. Dan kemungkinan ada caleg yang mundur dan akan ada tuntutan kepada partai tersebut bila uang yang menjadi patokan ketika menentukan nomor urut. Ini resiko partai yang mau bermain-main," kata Hadar.

Dan hal yang sangat positif bagi penyelenggara yakni potensi keributan yang dikhawatirkan terjadi, potensinya menjadi sangat kecil. "Dengan adanya pembatalan, jadi hanya ada satu jalur. Dan ini clear, buat penyelenggara bisa lebih sederhana. Kalau dengan nomor urut bisa terjadi keributan dalam penetapan calon terpilih," ujarnya.

sumber: beritasore.com, inilah.com, pikiran-rakyat.com

MK Putuskan Penetapan Caleg Berdasarkan Suara Terbanyak

2008-12-29T06:15:00.003+07:00

Jakarta- Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu. Dengan dikabulkannya uji materi terhadap pasal 214 huruf a,b,c,d, dan e pada UU tersebut, penetapan calon anggota legislatif pada Pemilu 2009 tidak lagi memakai sistem nomor urut, melainkan berdasarkan suara terbanyak.

"Menyatakan pasal 214 huruf a, b, c, d, dan e UU No. 10/2008 tentang Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, bertentangan dengan UUD RI 1945. Selanjutnya, menyatakan pasal 214 huruf a, b,c,d, dan e UU No. 10/2008 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," ujar Ketua MK Mahfud M.D. saat membacakan putusan di Gedung MK Jln. Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (23/12).

Sidang permohonan pengujian Undang-Undang Pemilu Legislatif yang diajukan oleh calon legislatif (caleg) dari Partai Demokrat dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) usai sudah. Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengambil keputusan terkait permohonan kedua partai itu. Keduanya mempersoalkan sistem penetapan anggota legislatif yang menggunakan nomor urut serta kuota perempuan dalam daftar urut caleg.

Permintaan pemohon yang dikabulkan adalah ketentuan Pasal 214 huruf a, b, c, d, e dalam UU Pemilu Legislatif. MK menyatakan, pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasal yang 'dibatalkan' MK itu seputar penetapan calon legislatif yang menggunakan sistem nomor urut. Dengan dikabulkannya, permohonan pemohon ini, maka dalam Pemilu nanti, yang harus digunakan adalah sistem suara terbanyak.

Pertimbangan dari putusan ini di antaranya, ketentuan pasal 214 huruf a,b,c,d, dan e UU No 10/2008 yang menyatakan bahwa calon anggota legislatif terpilih adalah calon yang mendapat suara di atas 30 persen dari bilangan pembagian pemilu (BPP) atau menempati nomor urut lebih kecil, dinilai bertentangan dengan makna substantif dengan prinsip keadilan sebagaimana diatur dalam pasal 28 d ayat 1 UUD 1945.

MK menilai, sistem penetapan anggota legislatif berdasarkan nomor urut bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dijamin konstitusi. “Hal tersebut merupakan pelanggaran atas kedaulatan rakyat, jika kehendak rakyat yang tergambar dari pilihan mereka tidak diindahkan dalam penetapan anggota legislatif,” ujar Hakim Konstitusi, Arsyad Sanusi, saat membacakan pertimbangan majelis.

Arsyad mengatakan, dasar filosofi dari setiap pemilihan atas orang untuk menentukan pemenang adalah berdasarkan suara terbanyak. Menurutnya, memberlakukan sistem nomor urut berarti memasung hak suara rakyat untuk memilih sesuai pilihannya. Selain itu, sistem ini telah mengabaikan tingkat legitimasi politik calon terpilih.

Sekedar mengingatkan, permohonan pengujian UU Pemilu Legislatif ini diajukan oleh politisi asal PDIP Muhammad Sholeh dan caleg Partai Demokrat Sutjipto. Mereka mempersoalkan beberapa ketentuan. Diantaranya, Pasal 214, Pasal 55 ayat (2), serta Pasal 205 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6). Dari sejumlah pasal tersebut, MK mengabulkan pengujian Pasal 214 soal nomor urut, sedangkan pengujian Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 205 ditolak.

Dalam pertimbangannya, MK menegaskan bahwa putusan ini bisa langsung dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Arsyad memastikan tidak akan ada kekosongan hukum akibat putusan MK ini. Selain itu, KPU juga tak perlu menunggu dikeluarkannya revisi undang-undang maupun peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu). “Putusan ini bersifat self ezecuting,” ujarnya. Artinya, KPU bisa langsung menetapkan anggota legislatif berdasarkan suara terbanyak pada Pemilu 2009 nanti.

sumber: detiknews.com, hukumonline.com, pikiran-rakyat.com, okezone.com

Pemilu 2009 : Jumlah Pemilih 171.068.667 Orang

2008-12-15T15:32:00.001+07:00

JAKARTA, SENIN - Komisi Pemilihan Umum menetapkan jumlah pemilih untuk Pemilu 2009 sebesar 171.068.667 orang. Jumlah itu berasal dari pemilih dalam negeri dari 33 provinsi sebesar 169.558.775 orang dan pemilih luar negeri dari 117 perwakilan Indonesia di luar negeri sebanyak 1.509.892.

Jumlah pemilih pemilu tersebut di sampaikan oleh Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary di Kantor KPU, Senin (24/11), pukul 23.30 setelah menggelar rapat pleno penetapan Daftar Pemilih Tetap. Hadir dalam penyampaian DPT tersebut tiga Komisioner KPU yang lain yaitu Sri Nuryanti, Abdul Aziz, dan I Gusti Putu Artha serta Sekretaris Jenderal KPU Suripto Bambang Setyadi.

Dibandingkan jumlah DPT yang ditetapkan KPU pada 24 Oktober lalu, jumlah pemilih dalam negeri mengalami penurunan sebanyak 463.464 pemilih. Saat itu, jumlah pemilih dalam negeri ditetapkan sebanyak 170.022.239 pemilih. Sedangkan pemilih luar negeri baru ditetapkan malam ini.

Penurunan pemilih terbesar terjadi dalam penetapan DPT di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara sebanyak 65,26 persen dan DPT di Kabupaten Karangasem, Bali sebanyak 51,61 persen. Semula, DPT awal di Konawe Selatan dan Karangasem masing-masing sebanyak 498.663 pemilih dan 649.688 pemilih. Setelah DPT awal ditetapkan , ternyata KPU kedua kabupaten mengajukan DPT baru masing-masing menjadi 173.239 pemilih dan 314.356 pemilih.

Ketua Kelompok Kerja Pemutakhiran Data Pemilih KPU Sri Nuryanti mengatakan khusus untuk Konawe Selatan yang merupakan daerah pemekaran, kesalahan awal terjadi karena data yang dimasukkan dalam DPT awal adalah beserta data pemiih daerah induk. Sedangkan penurunan pemilih daerah lainnya terjadi karena kesalahan petugas KPU kabupaten/kota dalam memasukkan data.

Setelah data ini ditetapkan, lanjut Hafiz, tidak akan ada lagi perubahan data pemilih. Jika ada warga yang memiliki hak pilih tapi belum terdaft ar, maka ia tidak dapat diakomodasi karena melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta akan membuat KPU kesulitan dalam menentukan logistik pemilu.

"Yang masih bisa diakomodasi adalah pemilih tambahan, yaitu pemilih yang mengajukan permohonan pindah tempat pemungutann suara akibat berpindahnya domisili. Untuk pemilih tambahan dalam negeri diberi kesempatan mendaftar hingga 3 hari menjelang hari pemungutan suara, dan pemilih tambahan luar negeri dapat mengajukan perpindahan TPS hingga hari H pemungutan suara," kata Hafiz.

sumber: www.kompas.com

Tahapan & Jadwal Pemilu 2009

2008-12-15T14:45:00.002+07:00

01.	7 JULI 2008	PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI KPU
02.	9 JULI 2008	PENGUNDIAN NOMOR URUT PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2009
03.	12 JULI 2008	PENDEKLARASIAN KAMPANYE DAMAI PEMILU 2009
04.	12 JULI 2008 – 5 APRIL 2009	PELAKSANAAN KAMPANYE PERTEMUAN TERBATAS (TATAP MUKA, PERS, PENYEBARAN BAHAN)
05.	15 JULI – 13 AGUSTUS 2008	PENGAMBILAN FORMULIR CALON
06.	14‐19 AGUSTUS 2008	PENGAJUAN BAKAL CALON
07.	15 AGUSTUS – 7 SEPTEMBER 2008	VERIFIKASI ADIMINISTRASI BAKAL CALON
08.	16 AGUSTUS – 9 SEPTEMBER 2008	PENYAMPAIAN HASIL VERIFIKASI
09.	10 – 16 SEPTEMBER 2008	PERBAIKAN SYARAT DAN PENGGANTIAN BAKAL CALON
10.	11 – 19 SEPTEMBER 2008	VERIFIKASI HASIL PERBAIKAN SYARAT CALON
11.	12 – 26 SEPTEMBER 2008	PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA (DCS)
12.	26 SEPTEMBER – 9 OKTOBER 2008	PENGUMUMAN DAN TANGGAPAN MASYARAKAT ATAS DCS
13.	10 – 14 OKTOBER 2008	PENYAMPAIAN KLARIFIKASI DCS
14.	11 – 21 OKTOBER 2008	PENGAJUAN PENGGANTI DCS
15.	12 – 24 OKTOBER 2008	VERIFIKASI PENGGANTI DCS
16.	13 – 30 OKTOBER 2008	PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT)
17.	31 OKTOBER 2008	PENGUMUMAN DCT
18.	16 MARET 2009 – 5 APRIL 2009	PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM
19.	6 – 8 APRIL 2009	MASA TENANG
20.	9 APRIL 2009	PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
21.	PENETAPAN HASIL PEMILU :
	19 APRIL 2009	(KPU KAB/KOTA)
	24 APRIL 2009	(KPU PROVINSI)
	9 MEI 2009	(KPU PUSAT)

22.	10 – 12 MEI 2009	PENGAJUAN PERMOHONAN PEMBATALAN HASIL PEROLEHAN SUARA KE MAHKAMAH KONSTITUSI
23.	PENETAPAN PEROLEHAN KURSI :
	15 – 17 MEI 2009	(DPRD KAB/KOTA)
	17 – 18 MEI 2009	(DPRD PROVINSI)
	19 – 20 MEI 2009	(DPR dan DPD)
24.	PENETAPAN DAN PENGUMUMAN CALON TERPILIH :
	17 – 18 MEI 2009	(DPRD KAB/KOTA)
	19 – 20 MEI 2009	(DPRD PROVINSI)
	21 – 24 MEI 2009	(DPR dan DPD)
25.	PEMBERITAHUAN KEPADA CALON TERPILIH :
	19 – 24 MEI 2009	(DPRD KAB/KOTA)
	21 – 28 MEI 2009	(DPRD PROVINSI)
	25 MEI – 4 JUNI 2009	(DPR dan DPD)
26.	PERESMIAN KEANGGOTAAN :
	JUNI 2009	(DPRD KAB/KOTA)
	JULI, AGUSTUS 2009	(DPRD PROVINSI)
	SEPTEMBER 2009	(DPR dan DPD)
27.	PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI :
	JULI 2009	(DPRD KAB/KOTA)
	AGUSTUS 2009	(DPRD PROVINSI)
	1 OKTOBER 2009	(DPR dan DPD)

Cara Pemberian Suara Pemilu 2009

2008-12-07T23:38:00.000+07:00

JAKARTA-Undang Undang (UU) Pemilu yang sudah disahkan bakal banyak mengalami revisi. Rencana revisi baru menyangkut teknis pemberian suara. Aturan yang hanya dengan sistem mencontreng bakal dirombak. Pemilih boleh melakukan dengan tambahan alternatif yakni dengan menyilang, melingkari, atau memberikan garis lurus.

Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary mengatakan, beberapa opsi menandai itu diberikan karena masyarakat masih akan belajar terhadap sistem pemilihan yang baru tersebut. ’’Supaya hak suara pemilih tidak terabaikan,’’ katanya kepada wartawan di sela-sela rapat kerja dengan seluruh KPU Provinsi terkait pembahasan data pemilih dan surat suara di Hotel Sahid, Jakarta, Senin (8/9).

Menurut Hafiz, KPU menilai sistem menandai dalam Pemilu 2009 tidak seharusnya membatasi pemilih hanya terpaku pada opsi mencontreng atau memberikan tanda cek. Jika dihadapkan pada pemilih di wilayah perkotaan, memilih dengan mencontreng sangat mungkin bisa diaplikasikan. Namun, lanjutnya, lain halnya jika dihadapkan pada pemilih di pedesaan. ’’Kalau di kampung, orang tentu lebih akrab dengan menyilang atau melingkari,’’ jelasnya.

Hafiz menyatakan, KPU akan membebaskan pemilih untuk menandai surat suara sebagaimana pilihan-pilihan tersebut. Sepanjang penandaan itu tidak merusak surat suara yang disediakan, KPU akan menganggap surat suara yang ditandai sah. ’’Jadi, jangan dicoblos atau diberi tanda titik. Itu tidak sah,’’ tuturnya mengingatkan.

Terkait format surat suara, Hafiz menyatakan KPU hampir mendekati kesepakatan final. Tentang desain surat suara yang dipakai, tampaknya, KPU lebih menyepakati ditonjolkan nama dan nomor urut calon anggota legislatif (caleg). Secara teknis dia menggambarkan, logo dan nama parpol akan diperkecil namun tetap disertakan sebagai identitas asal caleg. ’’Nanti, pemilih sah untuk menandai salah satu dari nama caleg, nomor urut caleg, atau lambang parpol,’’ terangnya.

Sementara itu, sampai sekarang, aturan terkait tata cara pemilihan masih diproses. KPU terlebih dahulu akan melakukan konsultasi kepada DPR terkait keputusan akhir surat suara. ’’Kami akan lapor dulu kepada DPR,’’ pungkasnya.

Terpisah, anggota Komisi II DPR dari Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) Saifullah Maksum justru mewacanakan agar teknis pemberian suara dikembalikan kepada mencoblos. Menurut mantan ketua Pansus RUU Penyelenggara Pemilu itu, risiko politik yang harus ditanggung dengan cara memberi tanda, khususnya mencontreng, terlalu besar. ’’Rawan menimbulkan ketidakjelasan pilihan,’’ katanya di sela-sela rapat komisi II dengan Sekjen KPU di Gedung DPR. Dia menyebut, dengan cara mencontreng, bisa saja garis yang dibuat pemilih menyentuh dua kotak nama caleg. ’’Terus mana yang akan dianggap sah?’’ katanya.

Selain itu, pemberian tanda dengan mencontreng juga gampang dimanipulasi dan dialihkan ke caleg lain. ’’Tinggal contrengannya yang pertama disilang sebagai tanda batal, terus buat tanda contreng baru,’’ ujarnya.

Kalau mencoblos, menurut Saifullah, tidak bisa seperti itu. ’’Kalau sampai muncul dua lubang, otomatis surat suara dianggap tidak sah,’’ tandasnya. Tapi, mengapa keberatan ini kembali disuarakan sekarang? ’’Setelah kami simulasikan kembali berkali-kali, risikonya memang terlalu besar,’’ jawabnya. (jpnn)

sumber: jppn

Beberapa Pasal Bertentangan dengan UU 22/2007

2008-12-07T23:30:00.000+07:00

Pembahasan UU Pemilu yang disahkan DPR pada awal Maret lalu ternyata meninggalkan masalah. KPU menyatakan, terdapat pertentangan bunyi dari pasal di UU Pemilu, dengan UU Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu.

Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary menyebut ketidaksinkronan tersebut terutama terletak pada keputusan DPR dan pemerintah, terkait pembentukan PPK dan PPS dalam tugasnya melakukan pemutakhiran data pemilih. ”Ini nantinya juga berhubungan erat dengan anggaran yang nantinya harus diterima KPU,” kata Hafiz di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Selasa (11/3).

Menurut Hafiz, dalam UU Nomor 22 Tahun 2007, pembentukan PPK dan PPS dibentuk selambat-lambatnya enam bulan sebelum pemilu berjalan. Setelah terbentuk, PPS nantinya menunjuk seorang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang bekerja selama satu bulan untuk melakukan survei data pemilih di tingkat lapangan.

Namun, ketentuan tersebut ternyata bertentangan dengan UU Pemilu yang baru saja disahkan saat ini. Di UU tersebut, disebutkan pemutakhiran data pemilih baru harus dilakukan KPU paling lambat 12 bulan sebelum proses pemilu. Dalam hal ini, jika Pemilu legislatif dijadwalkan pada 5 April 2009, KPU saat ini setidaknya sudah membentuk anggota PPK dan PPS di seluruh kecamatan dan desa. ”Pertentangan di sini, kami harus menyesuaikan di UU yang mana,” kata Hafiz.

Hafiz menjelaskan, semua tahapan proses pemilu 2009 yang telah dibentuk oleh KPU, semuanya telah berpedoman pada UU Nomor 22 Tahun 2007. Dalam hal perencanaan anggaran, KPU juga berpedoman kepada UU yang telah disahkan sejak pertengahan 2007 tersebut. ”Dalam hal anggaran, tentu Depkeu tetap berpedoman pada anggaran yang sudah kami ajukan,” katanya.

Hafiz menambahkan, pertentangan dua UU tersebut tengah dibahas dalam rapat pleno internal KPU. Dalam pleno tersebut, ada anggota KPU yang mengusulkan agar KPU membentuk PPS terlebih dulu, untuk kemudian menunjuk PPDP agar segera melakukan pemutakhiran data.

Penunjukan tersebut diajukan, agar KPU tidak dianggap melanggar ketentuan UU Pemilu. Atas usulan tersebut, Hafiz menyatakan agar DPR bersedia melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan KPU terlebih dulu. (jpnn)

sumber: jppn